Fakta Kudeta

Innalillahi… Terbongkar, di Belakang Jokowi
Ada Jenderal-Jenderal Dalang Kerusuhan Mei
1998

ilustrasi

JAKARTA (voa-islam.com) - Pembicaraan di
rumah Fahmi Idris, tokoh senior Golkar yang
kemarin menyeberang ke kubu Jokowi-JK demi
melawan Prabowo adalah bukti paling kuat yang
menghubungkan Benny Moerdani dengan
berbagai kerusuhan massa yang sangat marak
menjelang akhir Orde Baru karena terbukti
terbukanya niat Benny menjatuhkan Soeharto
melalui gerakan massa yang berpotensi
mengejar orang Cina dan orang Kristen.
Kesaksian Salim Said ini merupakan titik tolak
paling penting guna membongkar berbagai
kerusuhan yang tidak terungkap seperti
Peristiwa 27 Juli 1996 dan Kerusuhan 13-14 Mei
1998, yang akan saya bongkar di bawah ini.
“Bersama Presiden Soeharto, Benny adalah
Penasihat YPPI yang didirikan oleh para mantan
tokoh demonstrasi 1966 dengan dukungan Ali
Moertopo. Hadir di rumah Fahmi [Idris] pada
malam itu para pemimpin demonstrasi 1966
seperti Cosmas Batubara, dr. Abdul Ghafur,
Firdaus Wajdi, Suryadi [Ketua PDI yang
menyerang Kubu Pro Mega tanggal 27 Juli 1996]
; Sofjan Wanandi; Husni Thamrin dan sejumlah
tokoh. Topik pembicaraan, situasi politik waktu
itu…
Moerdani berbicara mengenai Soeharto yang
menurut Menhankam itu, ‘Sudah tua, bahkan
sudah pikun, sehingga tidak bisa lagi mengambil
keputusan yang baik. Karena itu sudah
waktunya diganti’…Benny kemudian berbicara
mengenai gerakan massa sebagai jalan untuk
menurunkan Soeharto. Firdaus menanggapi,
‘Kalau menggunakan massa, yang pertama
dikejar adalah orang Cina dan kemudian
kemudian gereja.‘ “
- Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi,
serangkaian kesaksian, Penerbit Mizan,
halaman 316
A. Peristiwa 27 Juli 1996 Adalah Politik Dizalimi
Paling Keji Sepanjang Sejarah Indonesia
Selanjutnya bila kita hubungkan kesaksian
Salim Said di atas dengan kesaksian RO
Tambunan bahwa dua hari sebelum kejadian
Megawati sudah mengetahui dari Benny akan
terjadi serangan terhadap kantor PDI dan
Catatan Rachmawati Soekarnoputri,
Membongkar Hubungan Mega dan Orba
sebagaimana dimuat Harian Rakyat Merdeka
Rabu, 31 Juli 2002 dan Kamis, 1 Agustus 2002.
Maka kita menemukan bukti adanya
persekongkolan antara Benny Moerdani yang
sakit hati kepada Soeharto karena dicopot dari
Pangab (kemudian menjadi menhankam, jabatan
tanpa fungsi) dan Megawati untuk menaikkan
seseorang dari keluarga Soekarno sebagai
lawan tanding Soeharto, kebetulan saat itu
hanya Megawati yang mau jadi boneka Benny
Moerdani. Sedikit kutipan dari Catatan
Rachmawati Soekarnoputri:
“Sebelum mendekati Mega, kelompok Benny
Moerdani mendekati saya [Rachmawati] terlebih
dahulu. Mereka membujuk dan meminta saya
tampil memimpin PDI. Permintaan orang dekat
dan tangan kanan Soeharto itu jelas saya
tolak, bagi saya, PDI itu cuma alat hegemoni
Orde Baru yang dibentuk sendiri oleh Soeharto
tahun 1973. Coba renungkan untuk apa jadi
pemimpin boneka?
Orang-orang PDI yang dekat dengan Benny
Moerdani, seperti Soerjadi dan Aberson Marie
Sihaloho pun ikut mengajak saya gabung ke
PDI. Tetapi tetap saya tolak.”
Dari ketiga catatan di atas kita menemukan
nama-nama yang saling terkait dalam Peristiwa
27 Juli 1996, antara lain: Benny Moerdani;
Megawati Soekarnoputri; Dr. Soerjadi; Sofjan
Wanandi; dan Aberson Marie Sihaloho, dan ini
adalah “eureka moment” yang membongkar
persekongkolan jahat karena Aberson Marie
adalah orang yang pertama kali menyebar
pamflet untuk regenerasi kepemimpinan
Indonesia dan diganti Megawati, sehingga
menimbulkan kecurigaan dari pihak Mabes ABRI.
Dr. Soerjadi adalah orang yang menggantikan
Megawati sebagai Ketua Umum PDI di Kongres
Medan (kongres dibiayai Sofjan Wanandi dari
CSIS) yang mengumpulkan massa menyerbu
kantor PDI dan selama ini dianggap
perpanjangan tangan Soeharto ternyata agen
ganda bawahan Benny Moerdani, dan tentu saja
saat itu Agum Gumelar dan AM Hendropriyono,
dua murid Benny Moerdani berada di sisi
Megawati atas perintah Benny Moerdani
sebagaimana disaksikan Jusuf Wanandi dari
CSIS dalam Memoirnya, A Shades of Grey/
Membuka Tabir Orde Baru.
Semua fakta ini juga membuktikan bahwa
dokumen yang ditemukan pasca ledakan di
Tanah Tinggi tanggal 18 Januari 1998 yang
mana menyebutkan rencana revolusi dari Benny
Moerdani; Megawati; CSIS dan Sofjan-Jusuf
Wanandi yang membiayai gerakan PRD adalah
dokumen asli dan otentik serta bukan dokumen
buatan intelijen untuk mendiskriditkan PRD
sebagaimana diklaim oleh Budiman Sejatmiko
selama ini.
Ini menjelaskan mengapa Presiden Megawati
menolak menyelidiki Peristiwa 27 Juli 1996
sekalipun harus mengeluarkan kalimat pahit
kepada anak buahnya seperti “siapa suruh
kalian mau ikut saya?” dan justru memberi
jabatan sangat tinggi kepada masing-masing:
SBY yang memimpin rapat penyerbuan Operasi
Naga Merah; Sutiyoso yang komando lapangan
penyerbuan Operasi Naga Merah; Agum Gumelar
dan Hendropriyono yang pura-pura melawan
koleganya.
Megawati melakukan bunuh diri bila menyelidiki
kejahatannya sendiri!
Bila dihubungkan dengan grup yang berkumpul
di sisi Jokowi, maka sudah jelas bahwa CSIS;
PDIP; Budiman Sejatmiko, Agum Gumelar;
Hendropriyono; Fahmi Idris; Megawati; Sutiyoso
ada di pihak Poros JK mendukung Jokowi-JK
demi menghalangi upaya Prabowo naik ke kursi
presiden.
B. Kerusuhan Mei 1998, Gerakan Benny
Moerdani Menggulung Soeharto; Prabowo; dan
Menaikkan Megawati Soekarnoputri ke Kursi
Presiden.
Pernahkah anda mendengar kisah Kapten
Prabowo melawan usaha kelompok Benny
Moerdani dan CSIS mendeislamisasi Indonesia?
Ini fakta dan bukan bualan. Banyak buku
sejarah yang sudah membahas hal ini, dan salah
satunya cerita dari Kopassus di masa
kepanglimaan Benny.
Saat Benny menginspeksi ruang kerja perwira
bawahan, dia melihat sajadah di kursi dan
bertanya “Apa ini?”. Jawab sang perwira,
“Sajadah untuk shalat, Komandan.”
Benny membentak, “TNI tidak mengenal ini.”
Benny juga sering mengadakan rapat staf pada
saat menjelang ibadah Jumat, sehingga
menyulitkan perwira yang mau sholat Jumat.
Hartono Mardjono sebagaimana dikutip
Republika tanggal 3 Januari 1997 mengatakan
bahwa rekrutan perwira Kopassus sangat
diskriminatif terhadap yang beragama Islam,
misalnya kalau direkrut 20 orang, 18 di
antaranya adalah perwira beragama non Islam
dan dua dari Islam.
Penelitian Salim Said juga menemukan hal yang
sama bahwa para perwira yang menonjol
keislamannya, misalnya mengirim anak ke
pesantren kilat pada masa libur atau sering
menghadiri pengajian, diperlakukan
diskriminatif dan tidak akan mendapat
kesempatan sekolah karena sang perwira
dianggap fanatik, sehingga sejak saat itu karir
militernya suram.
Silakan perhatikan siapa para perwira tinggi
beken yang diangkat dan menduduki pos penting
pada masa Benny Moerdani menjadi Pangad
atau Menhankam seperti Sintong Panjaitan; Try
Sutrisno; Wiranto; Rudolf Warouw; Albert
Paruntu; AM Hendropriyono; Agum Gumelar;
Sutiyoso; Susilo Bambang Yudhoyono; Luhut
Panjaitan; Ryamizard Ryacudu; Johny
Lumintang; Albert Inkiriwang; Herman Mantiri;
Adolf Rajagukguk; Theo Syafei dan lain
sebagainya akan terlihat sebuah pola tidak
terbantahkan bahwa perwira yang diangkat
pada masa Benny Moerdani berkuasa adalah non
Islam atau Islam abangan (yang tidak dianggap
“fanatik” atau berada dalam golongan “islam
santri” menurut versi Benny).
Inilah yang dilawan Prabowo antara lain dengan
membentuk ICMI yang sempat dilawan habis-
habisan oleh kelompok Benny Moerdani namun
tidak berhasil. Tidak heran kelompok status quo
dari kalangan perwira Benny Moerdani
membenci Prabowo karena Prabowo yang
menghancurkan cita-cita mendeislamisasi
Indonesia itu.
Mengapa Benny Moerdani dan CSIS mau
mendeislamisasi Indonesia?
Karena CSIS didirikan oleh agen CIA, Pater
Beek yang awalnya ditempatkan di Indonesia
untuk melawan komunis, namun setelah komunis
kalah, dia membuat analisa bahwa lawan
Amerika berikutnya di Indonesia hanya dua,
“Hijau ABRI” dan “Hijau Islam”.
Lalu, Peter Beek menyimpulkan, ABRI bisa
dimanfaatkan untuk melawan Islam, maka
berdirilah CSIS yang dioperasikan oleh anak
didiknya di Kasebul : Sofjan Wanandi, Jusuf
Wanandi, Harry Tjan Silalahi ; mewakili ABRI:
Ali Moertopo, dan Hoemardani (baca kesaksian
George Junus Aditjondro, murid Pater Beek).
Pater Beek yang awalnya ditempatkan di
Indonesia untuk melawan komunis namun
setelah komunis kalah dia membuat analisa
bahwa lawan Amerika berikutnya di Indonesia
hanya dua, “Hijau ABRI” dan “Hijau Islam”
Tidak percaya gerakan anti Prabowo di kubu
Golkar-PDIP-Hanura-NasDem ada hubungan
dengan kelompok anti Islam santri yang
dihancurkan Prabowo?
Silakan perhatikan satu per satu nama-nama
yang mendukung Jokowi-JK, ada Ryamizard
Ryacudu (menantu mantan wapres Try
Sutrisno-agen Benny untuk persiapan bila
Presiden Soeharto mangkat).
Ada Agum Gumelar-Hendropriyono (dua «
malaikat » pelindung/bodyguard Megawati yang
disuruh Benny Moerdani); ada Andi Widjajanto
(anak Theo Syafeii) ada Fahmi Idris (rumahnya
adalah lokasi ketika ide Peristiwa 27 Juli 1996
dan Kerusuhan Mei 1998 pertama kali
dilontarkan Benny Moerdani); ada Luhut
Panjaitan; ada Sutiyoso; ada Wiranto dan masih
banyak lagi yang lain.
Lho, Wiranto anak buah Benny Moerdani? Benar
sekali, bahkan Salim Said dan Jusuf Wanandi
mencatat bahwa Wiranto menghadap Benny
Moerdani beberapa saat setelah dilantik sebagai
KSAD pada Juni 1997. Saat itu Benny memberi
pesan sebagai berikut:
“Jadi, kau harus tetap di situ sebab kau satu-
satunya orang kita di situ. Jangan berbuat
salah dan jangan dekat dengan saya sebab kau
akan dihabisi Soeharto jika dia tahu.“
(Salim Said, halaman 320)
Tentu saja Wiranto membantah dia memiliki
hubungan dekat dengan Benny Moerdani, namun
kita memiliki cara membuktikan kebohongannya.
Pertama, dalam Memoirnya, Jusuf Wanandi
menceritakan bahwa pasca jatuhnya Soeharto,
Wiranto menerima dari Benny Moerdani daftar
nama beberapa perwira yang dinilai sebagai
“ABRI Hijau”, dan dalam sebulan semua orang
dalam daftar nama tersebut sudah disingkirkan
Wiranto.
Ketika dikonfrontir mengenai hal ini, Wiranto
mengatakan cerita “daftar nama” adalah
bohong. Namun bila kita melihat catatan
penting masa setelah Soeharto jatuh maka kita
bisa melihat bahwa memang terjadi banyak
perwira “hijau” di masa Wiranto yang waktu
itu dimutasi dan hal ini sempat menuai protes.
Fakta bahwa Wiranto adalah satu-satunya
orang Benny Moerdani yang masih tersisa di
sekitar Soeharto menjawab sekali untuk
selamanya mengapa Wiranto menjatuhkan
semua kesalahan terkait Operasi Setan Gundul
kepada Prabowo; mengatakan kepada BJ Habibie
bahwa Prabowo mau melakukan kudeta sehingga
Prabowo dicopot; dan menceritakan kepada
mertua Prabowo, Soeharto bahwa Prabowo dan
BJ Habibie bekerja sama menjatuhkan
Soeharto, sehingga Prabowo diusir dan dipaksa
bercerai dengan Titiek Soeharto. Hal ini sebab
Wiranto adalah eksekutor dari rencana Benny
Moerdani menjatuhkan karir dan menistakan
Prabowo.
Membicarakan “kebejatan” Prabowo tentu tidak
lengkap tanpa mengungkit Kerusuhan Mei 1998
yang ditudingkan pada dirinya padahal saat itu
jelas-jelas Wiranto sebagai Panglima ABRI pergi
ke Malang membawa semua kepala staf
angkatan darat, laut dan udara serta menolak
permintaan Prabowo untuk mengerahkan
pasukan demi mengusir perusuh.
Berdasarkan temuan fakta di atas, bahwa
Benny Moerdani mau menjatuhkan Soeharto
melalui kerusuhan rasial, dan Wiranto adalah
satu-satunya orang Benny di lingkar dalam
Soeharto, maka sangat patut diduga Wiranto
memang sengaja melarang pasukan keluar dari
barak menghalangi kerusuhan sampai marinir
berinisiatif keluar kandang.
Selain itu tiga fakta yang menguatkan
kesimpulan kelompok Benny Moerdani ada di
belakang Kerusuhan Mei 98 adalah sebagai
berikut:
1. Menjatuhkan lawan menggunakan “gerakan
massa” adalah keahlian Ali Moertopo (guru
Benny Moerdani) dan CSIS sejak Peristiwa
Malari di mana malari meletus karena provokasi
Hariman Siregar, binaan Ali Moertopo (lihat
kesaksian Jenderal Soemitro yang dicatat oleh
Heru Cahyono dalam buku Pangkopkamtib
Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 74
terbitan Sinar Harapan).
2. Menurut catatan TGPF Kerusuhan Mei 98
penggerak lapangan adalah orang berkarakter
militer dan sangat cekatan dalam memprovokasi
warga menjarah dan membakar. Ini jelas ciri-
ciri orang yang terlatih sebagai intelijen, dan
baik Wiranto maupun Prabowo adalah perwira
lapangan tipe komando bukan tipe intelijen, dan
saat itu hanya Benny Moerdani yang memiliki
kemampuan menggerakan kerusuhan skala besar
karena dia mewarisi taktik dan jaringan yang
dibangun Ali Moertopo (mengenai jaringan yang
dibangun Ali Moertopo bisa dibaca di buku
Rahasia-Rahasia Ali Moertopo terbitan Tempo-
Gramedia).
Lagipula saat kejadian terbukti Benny Moerdani
sedang rapat di Bogor dan ada laporan intelijen
bahwa orang lapangan saat kerusuhan 27 Juli
1996 dan Mei 98 dilatih di Bogor!!!
3. Alasan Megawati setuju menjadi alat Benny
Moerdani padahal saat itu keluarga Soekarno
sudah sepakat tidak terjun ke politik dan
alasan Benny Moerdani begitu menyayangi
Megawati mungkin adalah karena mereka
sebenarnya pernah menjadi calon suami istri
dan Soekarno sendiri pernah melamar Benny,
pahlawan Palangan Irian Jaya itu untuk
Megawati, namun kemudian Benny memilih
Hartini wanita yang menjadi istrinya sampai
Benny meninggal (Salim Said, halaman 329).
Berdasarkan semua fakta dan uraian di atas
maka kiranya sudah tidak bisa dibantah bahwa
alasan Kelompok Benny Moerdani, dalang
Peristiwa 27 Juli 1996 dan Kerusuhan Mei 1998
ada di belakang Jokowi-JK dengan
mengorbankan keutuhan partai masing-masing
(PDIP, Hanura, Golkar) untuk melawan Prabowo
adalah dendam kesumat yang belum terpuaskan
sebab Prabowo menjadi penghalang utama
mereka ketika mencoba mendeislamisasi
Indonesia. [hudzaifah/Berric Dondarrion/voa-
islam.com]
(nahimunkar.com)

Politik Berintegritas: Antara Persepsi dan Harapan

Di zaman dahulu kala, hiduplah seorang maharaja yang sangat sombong, dan selalu membayangkan dirinya sebagai seorang bangsawan yang berpakaian paling indah. Ia membuat sebuah sayembara, bahwa siapapun yang bisa membuat baju yang terbuat dari kain yang paling sempurna, akan mendapatkan hadiah. Seorang penjahit jenius maju ke depan, dengan tawaran membuatkan pakaian yang terbuat dari kain yang sangat halus. Penjahit itu berkata bahwa kain itu adalah terbaik dari yang paling baik, sangat halus dari yang paling halus, sehingga tidak dapat dilihat dan tidak dapat dirasakan oleh kulit. Maharaja sangat gembira sekali. Ketika pakaian itu tiba, para pembantu baginda raja hanya dapat menyatakan rasa kagum dan termangu terhadap selera maharaja. Ketika maharaja itu keluar dengan menunggang kuda untuk memperlihatkan kepada rakyatnya, mereka hanya berani bertepuk tangan. Sampai pada akhirnya terdengar suara polos seorang anak kecil yang tidak berdosa, “Kenapa maharaja tidak memakai baju apapun?” (David C. Korten, 1999)

Politik Berintegritas: Antara Persepsi dan Harapan

Kisah dongeng di atas, hanyalah metafora atau bermakna sindiran kepada para pemimpin dan pemegang kekuasaan yang sedang mengalami euforia, rasa percaya diri yang berlebih, dengan rentetan retorika yang semu. Di sisi yang lain, rakyat dikelabuhi dan ditekan untuk diam. Hingga pada suatu waktu, terdengar letupan polos yang menyentak kesadaran mereka. Sayangnya, mereka yang ada di atas bangku kekuasaan itu malahan marah, lalu berbalik menyerang membabi buta. Dan kisah pun masih belum berakhir.

Di negeri ini, politik telah banyak mengalami penyempitan makna, demokrasi kehilangan substansi. Politik diterjemahkan sebatas cara mencapai kekuasaan, dan kesempatan mengeruk uang sebanyak mungkin. Menurut F. Budi Hardiman (2013), “Ketika pasar menjadi paradigma dalam mengelola negara, maka terjadilah kekaburan batas-batas antara negara dan pasar, politik dan dagang, perilaku kenegarawanan dan perilaku komersial. Persoalan dalam relasi negara - pasar adalah munculnya kesenjangan yang frontal pada orang-orang yang datang ke panggung transaksional, sehingga mereka yang tak punya uang akan tersingkir dengan sendirinya.”

Padahal, politik sesungguhnya merupakan sarana mencapai kondisi sosial masyarakat yang layak. Politik adalah usaha mencapai tatanan masyarakat yang baik dan berkeadilan (Peter Merkl, 1967; dikutip dari Miriam Budiarjo, 2008, hlm. 15-16). Jabatan politik hanyalah alat untuk dapat menghasilkan kebijakan yang memihak kepentingan warga. Maka, politik haruslah berada dalam peta jalan tunggal menuju kesentosaan masyarakat. Jika terjadi bias dan pemandulan fungsi politik secara terus menerus, maka muncul patologi politik yang mengancam kehidupan demokrasi dan negara.

Sementara itu, demokrasi patut dikembalikan pada akarnya, yaitu dari dalam masyarakat sendiri. Memulihkan dan membangun demokrasi bisa menjadi terapi atas patologi politik yang mendera para pemegang kekuasaan. Satu-satunya jalan ialah berjuang bersama-sama di semua sektor, di seluruh garis ras, jenis, umur, yang sudah bekerja dan yang masih menganggur, di kota maupun di pedesaan.

J. Kristiadi (Peneliti senior CSIS) menyatakan, demokrasi adalah tatanan kekuasaan yang berprinsip kedaulatan ada di tangan rakyat. Artinya, siapapun yang memerintah atau pemegang kekuasaan harus mendapat mandat dari rakyat. Sejarah panjang demokrasi telah memberikan bukti, bahwa sebagai tertib masyarakat dan sebagai sistem politik, demokrasi mempunyai kekenyalan dalam berdaptasi dengan dinamika perkembangan masyarakat. Hal itu terutama disebabkan masyarakat yang demokratis selalu menjunjung tinggi martabat manusia, memiliki kemampuan diri dan daya dorong dalam mengkawal, mengawasi dan membatasi perilaku pemegang kekuasaan.

Benang Merah Integritas dan Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan definisi “integritas” sebagai sebuah kesatuan dan keselarasan akan pikiran, sikap dan perilaku terhadap nilai-nilai tertentu dalam tingkat individu yang dilakukan dengan penuh komitmen secara konsisten. Nilai-nilai yang membangun sebuah integritas adalah kejujuran, keadilan, bertanggung jawab. Kejujuran dijalankan dalam bentuk mengutarakan sikap, pendapat pribadi/organisasi yang mengandung unsur kebenaran, kebaikan dan kegunaan, kesamaan antara ucapan, tulisan, perbuatan dengan fakta. Keadilan dijalankan dalam bentuk memenuhi hak orang lain, mematuhi kewajiban yang mengikat diri sendiri, tidak berpihak pada golongan/kelompok tertentu, namun berpihak hanya pada kebenaran. Tanggung jawab dijalankan dalam bentuk teguh hingga terlaksananya tugas, tekun melaksanakan kewajiban hingga selesai, dan bersedia menerima konsekuensi dari apa yang dilakukan.

Sejak tahun 2012 hingga 2015, KPK berusaha untuk terus mengembangkan konsep integritas yang kemudian disosialisasikan dan ditanamkan dalam berbagai program pemberantasan korupsi. KPK berkeyakinan bahwa keutuhan nilai-nilai luhur dari sikap dan perilaku seseorang merupakan modal utama bagi keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pembangunan perlu diwujudkan di berbagai tingkatan mulai dari tingkat individu maupun tingkat organisasi dan juga di seluruh sektor, terlebih sektor politik. Membangun integritas di sektor politik menjadi begitu penting terutama jika dilihat dari perspektif pemberantasan korupsi.

Karena modus korupsi sesungguhnya satu: tidak adanya integritas sehingga muncul manipulasi jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Sebagian besar pemegang kekuasaan mudah kehilangan integritas, lupa berpikir dan bertindak untuk kepentingan rakyat. Mereka menggunakan kewenangan dalam menentukan kebijakan publik semata kepentingan diri sendiri. Mereka menggadaikan jabatan demi setumpuk uang. Etika jabatan publik tak lagi menjadi panduan moral. Dari sinilah muncul apa yang disebut korupsi politik.

Meminjam gagasan Peter Larmour (2011), timbulnya korupsi di bidang politik berakar pada tiga domain. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Para pemilik kekuasaan menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Kedua, peminggiran suara rakyat. Suara rakyat dikecualikan dari pengambilan kebijakan dimana kebijakan tersebut berdampak langsung pada masyarakat. Partisipasi publik justru ditekan dan dimanipulasi. Ketiga, perselingkuhan negara dan bisnis. Yakni, persekongkolan antara pejabat pemerintah dengan pebisnis yang berpotensi menggerus hak hidup rakyat.

Terwujudnya politik yang berintegritas merupakan modal berharga demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi. Sebaliknya, rendahnya integritas dalam berpolitik dapat membuat kekuasaan menjadi bumerang pembunuh karena melayani nafsu pribadi dan kelompoknya.

Dalam era demokrasi, pemilu sebagai praktik politik praktis merupakan faktor penting yang dapat menjadi instrumen kontrol masyarakat kepada (calon) pemegang kekuasaan. Pemilu melahirkan pemimpin yang mengemban amanah untuk melayani dan mensejahterakan rakyatnya dengan integritas terbaik. Pemilu juga berperan besar dalam menyaring para calon pemimpin tersebut berdasarkan referensi tertentu dari pemilih, diantaranya referensi kadar integritas calon pemimpin, indikasi politik uang, moral kader partai, dan akuntabilitas partai politik.

Pengetahuan dan kesadaran mengenai politik yang berintegritas adalah variabel yang paling perlu menjadi perhatian dan terus disosialisasikan secara masif, disebabkan masyarakat masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap definisi integritas, politik uang, dan referensi dalam memilih calon pemimpin dan partai politik yang berintegritas. Masyarakat masih percaya dan ada harapan untuk menemukan figur calon pemimpin yang berintegritas, untuk itu diperlukan pula model dan mekanisme dalam memilih calon pemimpin dengan cara yang berintegritas.

Para Cakil di Negeri Gumpil

Berwajah halus dan berpenampilan selayaknya ksatria, Cakil adalah simbol kemunafikan. Politisi Cakil, diyakini banyak bertebaran di negeri ini.

Para Cakil di Negeri Gumpil

Cakil tak pernah jadi Bima. Makanya kulitnya selalu mulus, penampilannya bak priyayi, dan meski melengking namun suaranya tetap terdengar seperti celoteh para ningrat. Belum lagi baju batik dan keris disandang, semua semakin memperjelas, seperti apa sebenarnya Cakil memposisikan diri.

Alhasil, apa yang dilakonkan Bima pada Bharata Yudha, pada akhirnya memang tidak pernah ditemui pada Cakil saat perang kembangan. Karena tidak seperti Bima yang kendati berucap dan berperilaku kasar namun memiliki integritas sangat tinggi, Cakil lebih merupakan refleksi pada cermin cekung yang diletakkan pada ruang dua. Bayangannya bersifat maya dan terbalik. Dan, memang itulah Cakil, perlambang kemunafikan. Seluruh penampilannya memang kstaria, namun tetap saja berwajah raksasa. Pemikirannya tetap didominasi mindset raksasa: culas, keji, dan kasar.

Di negeri ini, sungguh aku melihatnya bertebaran di segenap penjuru. Setiap kali memandang panggung politik, setiap kali pula karakter yang itu-itu juga kental mewarnai. Karakter Cakil, warna Cakil pula. Memasang mimik santun di awal, berperang tanpa kenal takut saat melawan Arjuna, mati oleh kerisnya sendiri, namun kembali hidup pada pertunjukan berikut.

Di sinilah publik banyak tertipu. Kemunafikan dan kepura-puraaan, sungguh teramat menjamur dalam ruang lembab bernama politik. Janji-janji manis untuk memberantas korupsi, nyatanya memang dijawab dengan aksi korupsi itu sendiri. Pantas demikian, karena sejatinya Cakil memang bukan penguasa. Kendati berpenampilan ala ksatria, Cakil tak lebih dari raksasa penjaga tapal batas, yang tidak memiliki kapabilitas kecuali keangkaramurkaan tadi. Tak berbeda jauh dengan para politisi negeri ini, bukan? Negeri yang gumpil akibat polah para Cakil itu.

Begitulah. Mereka sejatinya bukan pemimpin. Mereka tidak bisa memegang amanah, sebagai salah satu syarat moral seorang pemimpin. Mereka lebih tepat dikatakan sebagai pengkhianat bangsa, yang menjadikan kekuasaan sebagai ajang mengeruk keuntungan pribadi dan golongan. Mereka menjadikan korupsi politik, sebagai penjawab biaya politik tinggi yang sudah dikeluarkan pada masa kampanye lalu dan untuk melanggengkan kekuasaan berikutnya. Sungguh keterlaluan!

Sebab, dampaknya korupsi politik itu sendiri jangan ditanya. Artidjo Alkotsar dalam bukunya, Korupsi Politik di Negara Modern, menulis, bahwa korupsi politik memiliki dampak lebih dahsyat dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki posisi politik. Mengapa? Karena hal itu disebabkan entitas korupsi politik yang melekat dengan kekuasaan. Hasilnya akan terjadi tarik-menarik antara penyalahgunaan kekuasaan dan kebutuhan ketertiban sosio-politik.

Jadi, memang kita semua harus berhati-hati. Agar negeri ini tak kian gumpil, semua harus mewaspadai polah para Cakil. Satu penampilan ksatria, satu wajah raksasa, namun memiliki banyak varian kejahatan. Dan jika itu terus berlanjut, alangkah malangnya bangsa ini.

Seperti kata Kahlil Gibran dalam penggalan puisinya, Bangsa Kasihan. Begini katanya: "Kasihan bangsa yang negarawannya serigala, falsafahnya karung nasi, dan senimannya tukang tambal dan tukang tiru." Memang kasihan. Karena di negeri ini, kita tak pernah tahu, kapan keris Cakil akan terus menancap dan menjadikannya tak bisa kembali liar menatap.

Analisis Perang Dunia III Oleh Mantan Direktur Operasi CIA

Pada tahun 2007, Philip Giraldi, mantan direktur operasi CIA menulis artikel tentang terjadinya perang Iran melawan Amerika-Israel yang memicu Perang Dunia III. Artikel ini mendapat sambutan luas dan terbesar di berbagai media massa independen hingga media-media utama dunia. 

Giraldi adalah salah seorang penggerak satu kelompok mantan pejabat inteligen Amerika yang beberapa waktu lalu menulis surat kepada Presiden Barack Obama dan memintanya untuk tidak melakukan "perang bodoh" melawan Iran, negara yang jauh lebih kuat dibanding Irak dan Afghanistan yang tidak bisa ditaklukkan sepenuhnya oleh Amerika.

Menanggapi situasi yang semakin genting antara Amerika dan Iran akhir-akhir ini, Giraldi kembali merilis analis-nya yang telah diperbaharui tentang jalannya perang antara Amerika dan Israel melawan Iran yang dimuat di situs antiwar.com tgl 12 Januari yang lalu. Secara ringkas analisis perang tersebut adalah sbb:

Philip Giraldi

Tersudut oleh sanksi ekonomi yang diterapkan Amerika dan sekutu-sekutunya, Iran memutuskan melakukan aksi penutupan Selat Hormuz. Sebuah kapal fregat Amerika, USS Ingraham, melintas di selat tersebut untuk melakukan misi patroli di lepas pantai Bushehr tampat reaktor nuklir Iran berada. Ia dicegat oleh kapal patroli cepat Iran yang mengultimatumnya untuk menyingkir. Ultimatum diabaikan dan kapal patroli Iran menembakkan granat berpeluncur roket ke USS Ingraham yang dibalas dengan tembakan meriam Phalanx. Kapal patroli Iran tenggelam dalam insiden tersebut dan menewaskan seluruh awaknya. Di pihak Amerika beberapa awal kapal tewas dan luka-luka.

Merespon insiden tersebut Armada V Amerika mengirimkan pesawat-pesawat tempurnya yang berpangkalan dari dek kapal induk USS John C. Stennis, menghancurkan pangkalan laut dimana kapal patroli Iran berasal. Presiden Obama mengadakan konperensi pers menuduh Iran telah melakukann provokasi dan tindakan perang serta berjanji untuk melakukan apapun untuk mendukung kekuatan militer Amerika di kawasan konflik, namun ia menahan diri untuk tidak menyerang Iran dengan kekuatan penuh. Sidang darurat DK dan Majelis UMum PBB menyerukan gencatan senjata, namun ditolak Amerika dan Israel.

Israel memanfaatkan situasi dengan melakukan serangan udara atas fasilitas-fasilitas nuklir Iran, menewaskan puluhan orang termasuk tenaga-tenaga ahli Rusia. Iran menembak jatuh 6 pesawat tempur Israel.

Congress Amerika dengan dukungan pers, menyerukan serangan militer besar-besaran Amerika kepada Iran. Obama memerintahkan aksi militer terbatas terhadap Iran. Dengan keunggulan udara dan laut, Amerika menghancurkan fasilitas-fasilitas nuklir, militer dan infrastruktur Iran serta ribuan warga sipil Iran tewas.

Setelah jeda sejenak, Iran membalas dengan menembakkan rudal-rudal jarak sedang dan jarak jauhnya. Kapal induk USS John C. Stennis tertembak rudal Iran dan mengalami rusak berat hingga harus naik dok. Iran juga mengerahkan kapal-kapal patroli cepat berpeluru kendalinya untuk melakukan aksi-aksi serangan bunuh diri yang menimbulkan korban tidak sedikit pada Armada V.

Demonstran pendukung Iran berlangsung ricuh di Beirut. Hizbllah menembakkan roket-roket dan rudalnya ke Israel menghantam Tel Aviv dan menewaskan ratusan warga Israel. Israel membalas dengan membom Lebanon dan Syria yang dianggap mendukung Hizbollah. Rudal-rudal jarak jauh Shahab-3 Iran menghantam Israel, menewaskan lebih banyak korban. Israel memobilisasi pasukan dan mengerahkannya ke perbatasan dengan Lebanon dan Syria. Syria dan Lebanon juga memobilisasi pasukan. Kerusuhan terjadi di Baghdad menuntut pemerintah Irak memberikan dukungan kepada Iran seraya menyerang kantor kedubes Amerika. 

Para pejuang Shiah pro-Iran melakukan aksi sabotase terhadap kilang-kilang minyak Saudi. Sebuah kapal tanker Kuwait dihantam rudal Iran, tanker lainnya menghantam ranjau laut yang ditebar Iran. Perusahaan-perusahaan asuransi menolak klaim asuransi dengan alasan korban perang tidak manjadi tanggungan asuransi. Jalur Selat Hormuz tertutup total oleh blokade Iran menyebabkan harga minyak dunia melonjak hingga $300 per-barrel. Indeks Dow Jones melorot hingga 900 point hingga membuat banyak kebangkrutan. 

Amerika menawarkan gencatan senjata, tapi ditolak Iran yang sudah mengalami kehancuran fisik dan ngotot untuk membalas dendam. Presiden Afgahnistan ditembak mati oleh pengawal Shiah-nya. Terjadi kevakuman pemerintahan dan Taliban mengambil alih kekuasaan. Wilayah Mazar-i-Sharif yang mayoritas dihuni masyarakat Shiah menyatakan pisah dari Afghanistan dan menggabungkan diri dengan Iran.

Pakistan menyatakan kondisi darurat perang dan memerintahkan Amerika mengurangi personil diplomatik dan militernya. Pakistan juga menutup perbatasannya dengan Afghanisan, membuat pasukan NATO di Afghanistan secara otomatis terkepung. Operasi penyelamatan besar-besaran melalui udara pun dilakukan NATO terhadap pasukannya yang tertinggal, dengan meninggalkan sejumlah besar perlengkapan militer.

Pemerintahan Lebanon dan Palestina mengundurkan diri dan digantikan oleh Hizbollah dan HAMAS. Hujan rudal Iran menghantam kilang-kilang minyak Saudi dan negara-negara Teluk, memaksa mereka membujuk Iran untuk menghentikan aksinya dan menyatakan diri netral serta berjanji tidak akan memberikan bantuan kepada Amerika.

Ribuan sukarelawan menumpuk di perbatasan Gaza, Mesir, menuntut pemerintah mengijinkan mereka berperang di Palestina. Demonstran Shiah menumbangkan regim Sunni Bahrain dan membentuk pemerintahan baru yang pro Iran, memaksa Armada V Amerika meninggalkan pangkalannya di Bahrain. Indeks Dow Jones semakin hancur.

Amerika membujuk Cina dan Rusia untuk mempengaruhi Iran menyetujui gencatan senjata, namun ditolak kedua negara dengan alasan Amerika lah yang menjadi provokator perang selain korban jiwa tenaga ahli mereka di Iran. Aksi-aksi pemboman bunuh diri terjadi di kota-kota besar Amerika dan Eropa. Obama mengancam Iran akan menggunakan senjata nuklirnya kecuali Iran setuju gencatan senjata. Iran tetap menolak. Negara-negara nuklir di di sekitar kawasan, Cina, Rusia, India, Pakistan dan Israel langsung menyatakan kondisi darurat nuklir.

Kapal-kapal perang Amerika satu demi satu mendapat serangan rudal Iran. Kantor-kantor kedubes Amerika di kawasan Timur Tengah mendapat serangan. Demo-demo anti Amerika pecah di seluruh negara Islam termasuk Indonesia dan Malaysia. Kantor konsulat Amerika di Karachi dibakar massa.

Aksi-aksi teroris di Amerika memaksa penerbangan domestik anjlok hingga separo. Amerika menangkapi para pemimpin Islam yang dianggap membahayakan, demikian juga para aktifis anti-perang. Israel terus-menerus menerima serangan roket dan rudal dari Lebanon, Syria, Palestina dan Iran. Serangan balasan Israel menghancurkan negara-negara musuhnya tapi tidak mampu menghentikan serangan musuh. Pemerintah Israel tumbang dan digantikan regim baru yang lebih keras. India mengancam menyerang Pakistan jika tidak memberikan jaminan keamanan arsenal nuklirnya.

Amerika menggunakan senjata nuklirnya, tipe bom neutron yang mematikan namun kurang menimbulkan kerusakan fisik. Ratusan ribu rakyat Iran tewas seketika. Namun Iran terus melawan dan menembakkan rudal-rudalnya. Kapal-kapal perang Amerika pun bertenggelaman terkena tembakan rudal anti-kapal Iran. Cina dan Rusia menyatakan kondisi siaga nuklir tertinggi.

Militan Pakistan yang didukung militer mengkudeta pemerintah. India yang khawatir nuklir Pakistan jatuh ke tangan teroris melakukan serangan kilat ke Pakistan dengan sasaran utama kota Wah dan Multan yang merupakan pusat persenjataan nuklir dan konvensional Pakistan. Pakistan membalas dengan menembakkan rudal nuklirnya ke New Delhi.

Perang Dunia III pun pecah.

Meski Giraldi adalah pakar politik dan inteligen, ia melupakan fakta bahwa Saudi dan negara-negara Teluk serta Jordania adalah sekutu Amerika-Israel yang sudah lama terlibat dalam skenario serangan terhadap Iran. Karena itu mereka pun aktif terlibat dalam serangan udara ke Iran bersama Amerika. Demikian juga NATO, aktif terlibat dalam peperangan di pihak Amerika.

Ia juga melupakan fakta bahwa Iran telah memiliki sistem pertahanan udara canggih yang merontokkan 1/3 pesawat-pesawat Amerika dan sekutu-sekutunya. Iran juga memiliki ribuan rudal-rudal dan torpedo kecepatan tinggi yang sulit dideteksi radar hingga mampu menenggelamkan sebagian besar Armada V. Belum lagi ratusan speedboat dan kapal patroli cepatnya yang juga dilengkapi dengan rudal anti-kapal.

Worst Case Scenario: Sudah Siap Perangkah Indonesia?

Persiapan Tahun 2020:
Penempatan 60% Militer AS di Australia Fokus ke Asia, Penyadapan Antar Negara Marak Pula,“Zona Perang” AS dari Timur Tengah Kini Beralih ke Asia

Worst Case Scenario: Sudah Siap Perangkah Indonesia?

Peneliti:
AS Fokus ke Asia, Beban Indonesia Kian Berat?

“Belum ada negara ASEAN yang punya kemampuan seperti Indonesia.!” (Professor Ann Marie Murphy, peneliti senior di Weatherhead East Asia Institute, Columbia University)

Langkah pemerintah Amerika Serikat mengubah fokus mereka ke Asia akan semakin membebani Indonesia sebagai negara berpengaruh di ASEAN. Indonesia dituntut memainkan peranan pendorong dan penyeimbang berbagai konflik di Asia.

Hal ini disampaikan oleh Professor Ann Marie Murphy, peneliti senior di Weatherhead East Asia Institute, Columbia University.

Menurut Murphy, Indonesia akan memiliki peran penting dalam menyokong ASEAN dari belakang.

“Amerika Serikat menganggap Indonesia adalah perekat yang menjaga persatuan Asia Tenggara. Sejak zaman Soeharto memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas regional dan menjaga kesatuan antar negara Asia,” kata Murphy pada Forum Terbuka USINDO, Jakarta, 24 Juni 2013.

Keterlibatan AS di Asia yang mendukung negara-negara sekutunya akan membuat konflik semakin panas. Penambahan pasukan AS di Asia juga membuat ketegangan meningkat.

“AS menurunkan 60 persen kekuatan Angkatan Lautnya ke Asia. Sebanyak 500 tentara AL AS akan tugas bergilir di Darwin, totalnya akan berjumlah 2.500 tentara dalam beberapa tahun ke depan,” jelas Murphy.

Dr. Ann Marie Murphy is Associate Professor at the John C. Whitehead School of Diplomacy and International Relations, Seton Hall University and adjunct research scholar at the Weatherhead East Asian Institute, Columbia University.

Adu kepentingan kemudian terjadi di tubuh ASEAN. Salah satu contohnya adalah dengan tidak tercapai komunike dalam KTT ASEAN tahun 2012 lalu.

Saat itu, Kamboja yang menjadi ketua ASEAN menolak komunike yang mendesak China menyelesaikan konflik perairan tersebut.

Seperti telah diketahui bahwa Kamboja adalah salah satu sekutu China di Asia Tenggara.

Dalam buntunya situasi ini, kata Murphy, Indonesia menunjukkan peran pentingnya.

Peran Indonesia terpenting adalah menjembatani antara kepentingan China dan ASEAN dalam konflik Laut China Selatan.

“Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa melakukan shuttle diplomacy,” jelas Murphy.

Kala itu, Natalegawa secara maraton mengunjungi negara-negara ASEAN untuk menyatukan suara.

“Berkat kerja keras Indonesia, ASEAN akhirnya satu suara dengan menelurkan beberapa poin kesepakatan soal Laut China Selatan. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia masih punya pengaruh kendati tidak menjabat ketua ASEAN,” Murphy menegaskan.

Peran inilah yang diharapkan dapat dimainkan Indonesia saat AS masuk ke Asia. Murphy mengatakan, ketua-ketua ASEAN berikutnya belum bisa menyamai kepemimpinan Indonesia, terlebih di tengah adu kepentingan negara-negara besar di Asia.

“Kepemimpinan ASEAN berikutnya, yaitu Brunei, Laos dan Myanmar, masih perlu bantuan Indonesia. Mereka belum bisa menyatukan negara-negara yang adu kepentingan di Asia, seperti India, China dan Jepang. Ini bukan tugas yang mudah bagi Indonesia,” tegas Murphy. (sumber: Denny Armandhanu / vivanews)

*

AS Tempatkan Pasukan di Australia,  Indonesia Meradang

Sebanyak 200 pasukan Amerika Serikat telah tiba di Australia sejak April 2012 lalu sebagai gelombang pertama dari 2.500 pasukan yang direncanakan sampai tahun 2017 mendatang.

Personil awal sebanyak 200 pasukan marinir AS yang telah tiba langsung berlatih bersama militer Australia. Kedatangan pasukan AS ini disambut hangat oleh Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith.

Darwin antibases protest 2011

“Penempatan pasukan AS di Australia ini merupakan evolusi dari berbagai kegiatan dan pelatihan angkatan bersenjata kedua negara dalam kerja sama militer yang sudah dibuat sebelumnya,” jelas Smith.

Hal tersebut juga ditegaskan dan didukung oleh Perdana Menteri Australia Julia Gillard dan Menteri Utama Wilayah Utara Australia Paul Henderson.

Penempatan pasukan AS ini menjadi babak baru dalam 60 tahun kerja sama pertahanan antara Australia dengan AS. Rencananya AS akan menempatkan sebanyak 2.500 prajuritnya di Australia pada 2017 nanti.

Penempatan ribuan pasukan AS di Darwin ini menunjukkan pergeseran strategi global yang sangat signifikan. Terkait dengan penempatan ribuan pasukan AS ini, Smith menyatakan bahwa kemungkinan besar  AS akan menggunakan Pulau Cocos yang terpencil sebagai pangkalan militer AS.

Salah satu media Amerika Serikat Washington Post melaporkan bahwa rencananya militer AS akan menempatkan pesawat tempur berawak dan tidak berawak yang dikenal dengan nama Global Hawk.

Menanggapi pernyataan dan situasi tersebut, pemerintah Indonesia bereaksi dengan mengirim nota protes kepada Pemerintah Australia dan AS dan meminta penjelasan terkait rencana pembangunan pangkalan militer AS tersebut.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Brigadir Jenderal Hartind Asrin berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah Australia dan AS menjelaskan apa tujuan pembangunan pangkalan tersebut untuk menghindari kesalahpahaman.

“Secara prinsip Indonesia tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam rencana mereka. Namun, kami meminta mereka menjelaskan tujuan menempatkan pesawat tak berawak dekat wilayah Indonesia,” ungkap Asrin seperti dikutip Reuters, pada bulan Maret 2012.

Dalam acara menyambut kedatangan tentara AS di Australia tersebut, tiga pejabat Australia, yaitu: Perdana Menteri Australia Julia Gillard, Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith, dan Menteri Utama Wilayah Utara Australia Paul Henderson, juga menegaskan bahwa tidak akan pernah ada pangkalan militer AS di Australia.

Ternyata bukan hanya pemerintah Indonesia saja yang bereaksi, China juga merasa terganggu dengan rencana AS ini dan menilai hal ini sebagai upaya mengimbangi kekuatan dan pengaruh China di Asia-Pasifik.

China juga menuduh Australia dan AS memperkuat sekutunya dalam sengketa Laut China Selatan. Pasalnya, akhir-akhir ini China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan saling berebut wilayah di Laut China Selatan yang diyakini mengandung persediaan minyak dan gas yang melimpah. (Bft/Deb/jaringnews)

*

Pangkalan AS di Darwin, China Kecam Australia

“Masa-masa persekutuan ‘Perang Dingin’ telah lama berakhir.”

China menunjukkan kejengkelan atas meningkatnya hubungan kerja sama pertahanan antara Australia dan Amerika Serikat, terutama setelah Negeri Paman Sam itu mengirimkan kontingen pertama dari total 2.500 tentara yang akan berbasis di Darwin sejak April 2012.

Kecaman itu dialamatkan kepada Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr, ketika tengah melakukan lawatan kenegaraan untuk kali pertama ke Beijing pada awal Mei 2012 lalu.

Warga Darwin protest pangkalan militer dan menentang perang “Saya kira saya bisa meminjam kata-kata dari salah satu pejabat yang saya temui, dan saya yakin ia adalah sang menteri luar negeri: masa-masa persekutuan ‘Perang Dingin’ telah lama berakhir,” ujar Carr, yang menggantikan Kevin Rudd, seperti dicuplik dari laman BBC.

China merupakan mitra dagang utama Australia. Sekitar seperempat volume ekspor Negeri Kangguru itu diarahkan ke China.

Hanya saja, Australia memilih merekatkan kerja sama militer dengan Amerika Serikat, hal yang dikritik pengamat militer China, Song Xiaojun. Menurutnya, Australia tidak mungkin bisa sekaligus menjaga hubungan dengan China dan Amerika Serikat.

“Cepat atau lambat, Australia harus memilih siapa yang akan menjadi ‘godfather’ baginya. Semuanya bergantung dari seberapa kuat calonnya, dan seberapa strategis lingkungannya,” kata Song dari sumber The Telegraph.

Tak hanya memperkuat tali kerjasama dengan Australia, Amerika Serikat pun mempererat hubungan luar negerinya dengan beberapa negara Asia Tenggara. China menganggap strategi itu sebagai upaya ‘pengepungan.’

Menurut Carr, kehadiran AS di wilayah Asia-Pasifik dapat meningkatkan kestabilan di kawasan. Namun, ia menekankan pemerintah kedua negara menginginkan terwujudnya kerja sama militer yang lebih baik di masa mendatang.

“Kerja sama pertahanan adalah sebuah misi membangun kepercayaan. Semakin kita mengerti bagaimana mitra kita menerapkan pendekatannya atas masalah pertahanan, kemungkinan muncul kesalahpahaman akan kian kecil,” ujarnya. (adi/vivanews)

*

Persiapan Militer Indonesia di Tahun 2020:

8 Tahun Lagi, Perang Beralih ke Asia Pasifik!?

“Pergeseran kekuatan militer AS ke Asia Pasifik bukanlah hal sederhana. Bisa jadi, pada 8 tahun ke depan, “perang” perebutan sumber daya alam dan jalur perdagangan akan beralih ke kawasan ini. Indonesia harus menyiapkan diri untuk menghadapinya.” (Connie Rahakundini Bakrie, Pengamat Pertahanan dan Militer dari Universitas Indonesia)

Rencana Amerika Serikat (AS) menggeser 60 persen kekuatan militernya ke kawasan Asia Pasifik hingga tahun 2020 mendatang, membawa implikasi besar bagi kawasan ini, termasuk Indonesia.

Tahun 2020 itu tidak lama. Dalam 8 tahun ke depan, Indonesia sudah terkurung oleh pangkalan-pangkalan militer AS. Apakah kita sudah sepakat sebagai bangsa untuk menyadari dan memahami persepsi ancaman yang sebenarnya sedang dihadapi?

Menurut pengamat Pertahanan dan Militer dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie, dengan kondisi seperti ini, jelas sekali, tidak tersedia waktu banyak bagi elite kita untuk segera mereposisi arah kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia yang lebih tegas, strategis dalam menyikapi perubahan konstalasi politik di kawasan.

Connie menilai, pergeseran kekuatan militer AS ke Asia Pasifik bukanlah hal sederhana. Bisa jadi, pada 8 tahun ke depan, “perang” perebutan sumber daya alam dan jalur perdagangan akan beralih ke kawasan ini.

Indonesia harus menyiapkan diri untuk menghadapinya. Berikut petikannya:

Bagaimana anda melihat dinamika perkembangan militer AS saat ini?

Kebanyakan dari kita, atau bangsa AS sendiri, tidak ingin mengakui, bahwa, AS telah mendominasi dunia melalui kekuasaan militernya. Dengan alasan kerahasiaan negara, warga AS sendiri sering tidak menyadari bahwa pendudukan pasukan-pasukan AS sesungguhnya telah mengepung planet bumi ini. Kecuali kawasan Antartika.

Mudah dan banyak cara dalam melacak jejaknya, seperti dengan menghitung seberapa banyak jumlah koloni milter yang ada di berbagai belahan dunia.

Pada Abad-20 ini, yang dimaksud dengan koloni bisa terjelma dalam berbagai gaya, salah satunya melalui pangkalan militer yang berada di negara lain. Dengan cara ini, kita bisa ikuti koloni yang terbentuk dan menyebar ke seantero dunia dan melahirkan “kekaisaran militer” AS.

Pada perspektif dinamika politik global, kita bisa menyimak bagaimana kekaisaran militer AS semakin tumbuh menuju wujudnya tahun 2020 nanti. Saat ini tengah berproses, sejak Presiden Goerge Walker Bush menetapkannya pada 14 Januari 2004 lalu.

Bisa digambarkan seperti apa ‘Kekaisaran Militer AS’ itu?

Salah satu cara memahaminya, dengan memahami jumlah dan ukuran dari aspirasi “kekaisaran militer”  AS tersebut. Lebih dari setengah juta tentara formal plus mata-mata yang terselimuti melalui jejaring lembaga donor, teknisi, guru, serta badan usaha sudah tersebar membentuk koloni di negara-negara lain.

Air Craft Carrier USS Nimitz

Bukan hanya di darat, juga mendominasi lautan hingga samudera. Mereka membangun kekuatan Angkatan Laut yang hebat dengan mencantumkan nama-nama pahlawan mereka pada kapal induknya, seperti: Kitty Hawk, Constellation, Enterprise, John F. Kennedy, Nimitz, Dwight D. Eisenhower, Carl Vinson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln, George Washington, John C. Stennis, Harry S. Truman, dan Ronald Reagan.

Selain itu, begitu banyak pangkalan rahasia dibangun dan difungsikan hanya sekedar untuk memonitor apa yang dikerjakan masyarakat dunia.

Mereka mampu memonitor apa yang isi percakapan,  surat menyurat baik lewat fax atau pun email antara satu sama lainnya, termasuk atas warga negara AS sendiri.

Di Okinawa, pulau paling selatan Jepang yang telah menjadi koloni militer AS selama 58 tahun,  terdapat 10 pangkalan korps marinir, termasuk korps marinir Futenma dan stasiun udara yang menduduki 1,186 Ha di pusat kota.

Selain itu, di Inggris terdapat senilai US$5 miliar instalasi miliiter dan mata-mata AS yang disamarkan sebagai pangkalan Royal Air Force.

Sebenarnya berapa jumlah pangkalan militer AS di luar negaranya?

Diyakini jumlah pangkalan militer AS di luar negaranya jumlahnya telah mencapai lebih dari 1,000 pangkalan di negara berbeda. Bahkan, Pentagon sekalipun mungkin tidak tahu secara pasti jumlah setiap penghuninya.

Data resmi dari Departement of Defence (DoD) pada laporan struktur tahun fiskal 2003 menyebut, Pentagon memiliki 702 pangkalan di luar negeri di 130 negara. Jumlah itu, belum termasuk 6.000 pangkalan di wilayah AS sendiri.

Pada pangkalannya di luar negeri, jumlah tentara AS yang tak berseragam mencapai 253,288 personel. Mereka  juga mempekerjakan 44,446 orang lainnya sebagai staff tambahan lokal yang disewa.

Pentagon mengklaim, pangkalannya mencakup 44,870 barracks, hangars, rumah sakit, dan bangunan lain yang dibeli atau disewa sebanyak lebih dari 4,844 bangunan.

Lantas bagaimana?

Gambaran itu membawa kita pada kesadaran bahwa sebenarnya hanya sedikit sekali ruang yang ditinggalkan di planet bumi ini yang tidak terisi oleh kekuatan militer AS. Dan ruang kosong itu, adalah kawasan kita, wilayah Indonesia terus menuju arah bawah melalui Samudera Hindia ke arah Antartika.

Bagaimana anda melihat kaitan kondisi ini dengan reformasi TNI?

Sejak reformasi 1998, pembangunan profesionalisme TNI masih menemui banyak hambatan. Tekad kuat TNI untuk menjadi militer profesional yang berfungsi sebagai alat pertahanan negara, tidak serta-merta bisa diwujudkan.

Memprofesionalkan militer, bagaimana pun juga menimbulkan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, yakni sipil dan militer itu sendiri. Militer perlu dukungan sipil atas persoalan alokasi “anggaran” dalam rangka mengatasi berbagai ancaman yang timbul.

Yang perlu kita ingat, kabinet pemerintahan bisa saja silih berganti, tetapi road map pertahanan jangka panjang adalah sesuatu yang harus diisi dengan komitmen tinggi seluruh elemen bangsa untuk memenuhinya.

Apakah penyebab hambatan pembangunan profesionalisme TNI?

Bila kita realistis dan berpikir kritis, sampai hari ini, ketidaksepakatan di kalangan pemimpin sipil mengenai beberapa konsep kebijakan pertahanan keamanan negara menjadi penyebab inkonsistensi dan terhambatnya muncul regulasi yang diperlukan.

Persoalan bertambah kompleks, ketika munculnya wacana bahwa demokrasi dan militer adalah 2 hal yang tak dapat disatukan.

Disadari atau tidak, jika virus berpikir bahwa demokrasi dan militer adalah 2 hal yang tak dapat disatukan, dan sengaja disebarkan secara sistematis. Akhirnya akan membuat sipil semakin tidak memahami fungsi militer untuk kepentingan eksistensi negara.

Seolah-olah, militer tidak dibutuhkan lagi dalam negara berdemokrasi. Padahal, pembangunan demokrasi sebuah negara sangat butuh “pengawal”. Peran militer dalam menjaga demokratisasi di sebuah negara yang berdaulat, sangat penting.

Pandangan anda soal pertentangan militer dan demokrasi itu?

Militer dan demokrasi bukanlah sesuatu yang bertentangan. Lihat saja AS. Sebagai negara yang mengklaim paling berdemokrasi di muka bumi, faktanya memiliki militer yang paling kuat di dunia.

Bukan hanya di dalam negeri, tapi tumbuh berkembang, bak kecambah di musim hujan menjadi koloni-koloni di berbagai belahan bumi. Militer hadir sebagai komponen inti untuk menjaga kedaulatan negara.

Tak terbayangkan apa yang akan terjadi di masa datang jika Indonesia tidak segera memperkuat TNI untuk menghadapi “perang” perebutan sumber daya alam dan jalur perdagangan.

Ingat, Indonesia adalah jantung maritim Asia dan bisa menghindar dari dampak langsung dan tidak langsung serta harus dihadapi.

Mengapa militer AS bisa begitu mendominasi dunia?

Karena instalasi pangkalan militernya di luar negeri membawa keuntungan tak terkirakan untuk kemajuan industri usaha dan ekonomi sipil mereka. Mulai dari desain pembuatan senjata untuk angkatan bersenjata, pakaian untuk tentara berseragam dan pasukan tidak berseragam yang tercatat ada 253,288 personil berikut keluarganya yang belum termasuk didalamnya, stok makanan dan bisnis fasilitas liburan bagi tentara.

WAR IS PROFIT

Hampir sebagian besar sektor ekonomi AS sebenarnya mengandalkan militer untuk target penjualannya.

Satu contoh kecil, misalnya terhadap pangkalan militer AS di Irak. Untuk pangkalan itu, DoD harus memesan extra ration of cruise missiles dan depleted-uranium armor-piercing tank shells.

Selain itu, DoD juga mengakuisisi sebanyak 273,000 botol sunblock yang dianggap sama pentingnya seperti rudal bagi para tentaranya disana.

Belum lagi DoD harus menyediakan biaya binatu, dapur, surat menyurat dan pengiriman barang, serta cleaning services yang telah dikontrak militer dari perusahaan swasta, juga menjadi bagian dari kegiatan membangun dan mengembangkan sektor ekonomi AS.

Diketahui, sepertiga dari dana US$ 30 miliar tambahan yang dianggarkan untuk perang Irak, habis untuk service layananan bagi kenyamanan tentara AS.

Dengan begitu, keberadaan mereka di front-front perang tampak sama seperti kehidupan di rumah ala Hollywood. Selain itu pengamanan juga dilakukan melalui sub-kontrak pada private military companies seperti Brown & Root, DynCorp, dan the Vinnell Corporation.

Artinya, AS memberikan tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi prajurit militernya?

The Washington Post pernah mengkritisi kondisi yang terjadi di Fallujah, bagian barat Baghdad. Bagaimana pelayan-pelayan berkemeja putih bercelana hitam dan berdasi kupu-kupu bertugas setiap malamnya melayani makan malam untuk petugas dari 82nd Airborne Division.

Beberapa dari pangkalan ini, karena sangat luasnya, membutuhkan 9 trayek bus internal untuk tentara dan kontraktor sipil di dalam area berkawat tersebut.

Pangkalan Anaconda, kantor pusat divisi brigade ke-3 dan infanteri ke-4 yang bertugas menjadi ‘polisi’ sepanjang 1.500 mil persegi di wilayah Irak, ke Utara Bagdad, hingga Samarra, menempati area besar seluas 25 kilometer persegi dan penyediaan perumahan untuk sebanyak 20.000 pasukan.

Untuk keperluan spritual, misionaris bagi militer AS, mereka dilayani perusahaan penerbangan sendiri. Tentara AS juga dilayani perusahaan penerbangan dengan armada untuk penerbangan jarak jauh sehingga mampu menyambungkan langsung post dari Greenland hingga Australia.

Bagaimana dengan kita?

Wah, anda bisa bayangkan sendiri. Betapa jauhnya dengan cara kita memperlakukan personil militer. Untuk melaksanakan tugas negara  pun kadang harus berutang hanya sekadar untuk membeli obat nyamuk di warung setempat.

Atau harus terdampar di pulau terluar menjaga perbatasan dengan segala fasilitas yang sangat terbatas dan minim.

Asia Pasifik jadi target ekspansi AS selanjutnya, bagaimana anda melihatnya?

Perkembangan terkini kekaisaran militer AS, bisa disimak  dari pernyataan Menteri Pertahanan, Panetta yang menyatakan bahwa 60 persen kekuatan militer AS akan pindah ke kawasan Asia Pasifik mulai 2012 hingga 2020.

Reposisi pangkalan tersebut ada dibawah kendali dan tanggung jawab Andy Hoehn, Wakil Menhan AS untuk bidang strategi.

Hoen dan dan rekan-rekannya mengatur tahapan implementasi akan apa yang disebut Goerge Bush dulu sebagai strategi perang pencegahan terhadap “persatuan negara-negara merah dan orang-orang jahat”.

Negara-negara “persatuan orang-orang jahat” ini oleh AS telah diidentifikasikan sebagai “busur ketidakstabilan” yang tersebar dari mulai daerah Andes di Colombia terus ke arah Afrika Utara dan kemudian menyapu negeri negeri seberang Timur Tengah, hingga termasuk Filipina dan Indonesia.

Jadi, perang terhadap terorisme adalah sebagian kecil dari alasan untuk semua strategisasi militer AS di belahan dunia. Yang sebenarnya adalah untuk membangun cincin baru dari Pangkalan militer sepanjang khatulistiwa guna memperluas kekaisaran militer AS dalam mendominasi dunia.

Kebijakan pertahanan yang seperti apa, bagi Indonesia menyikapi kondisi ini?

Arah kebijakan pertahanan negara Indonesia saat ini telah berubah dari threat based planing ke capabilities based planning. Itu sudah ditetapkan. Soalnya kemudian, apakah kita sudah sepakat sebagai bangsa untuk memahami persepsi ancaman yang sebenarnya sedang dihadapi dalam waktu dekat, sebagai dampak tersebarnya 60 persen kekuatan militer AS ke kawasan ini.

Persis sama seperti saat Irak akan digempur melalui persiapan Operation of Enduring Freedom, dimana saat ini Indonesia sama juga “sudah terkurung” seperti Irak, oleh  pangkalan-pangkalan AS sejak titik di Diego Garcia, Christmas Island, Cocos Island, Darwin, Guam, Philippina, terus berputar hingga ke Malaysia, Singapore, Vietnam hingga kepulauan Andaman dan Nicobar beserta sejumlah tempat lainnya.

Dengan kondisi ini, jelas sekali, tidak tersedia waktu banyak bagi elite Indonesia untuk segera mereposisi arah kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia yang lebih tegas, strategis dalam menyikapi perubahan konstalasi politik di kawasan.

Indonesia juga harus memperkuat TNI sebagai aktor pertahanan yang tugas utamanya adalah untuk melindungi segenap wilayah kedaulatan termasuk kekayaan dan kesejahteraan penduduknya.

Apa yang paling mendesak untuk dilakukan?

Persoalan yang paling mendesak dan menjadi kewajiban sipil adalah perumusan dan penyusunan landasan serta kerangka hukum yang mengatur peran dan posisi TNI dalam konteks tugasnya sebagai garda terdepan bangsa untuk menjalankan misi pertahanannya.

Kondisi hari ini, TNI terbentuk menjadi tentara yang ditekankan hanya pada kemampuan stabilisasi dan rekonstruksi, tetapi tidak sebagai tentara profesional yang memiliki kemampuan outward looking defences seperti bagaimana seharusnya.

Keberhasilan pembangunan landasan hukum ini, sebenarnya sangat terkait dengan visi politik dan visi transformasi militer untuk membangun kekuatan berdasarkan threat dan capabilities yang seharusnya dimiliki oleh kalangan sipil penentu kebijakan pertahanan.

Konstalasi politik keamanan kawasan telah berubah signifikan dan ancaman telah muncul mengikuti trend geopolitik yang berjalan. Kebijakan luar negeri Indonesia harus di re-shaping dalam cita-cita kita membangun keseimbangan regional yang merupakan tugas terbesar kita.

Semakin cepat terjawab, semakin baik.  Sehingga kita tahu TNI seperti apa yang harus dipersiapkan untuk mengantisipasinya.

Pendapat anda, apa yang paling penting dalam membangun profesionalitas TNI?

Hal yang terpenting bukan semata persoalan mana Alutsista yang perlu diganti dan mana yang masih layak pakai. Lebih dari itu, dalam membangun TNI yang profesional dan berwibawa di mata internasional, diperlukan sebuah grand strategy and design atas postur TNI. Postur TNI yang ideal untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang segera akan terbentang di kawasan ini dalam 8 tahun mendatang.

Meski dengan kemampuan Indonesia saat ini, komposisi ideal sulit diwujudkan dalam kenyataan. Namun tanpa standar ideal, kita tidak akan pernah tahu kemana tujuan negara ini 100 atau 200 tahun yang akan datang. Bagaimana TNI yang kita cintai harus dibangun untuk itu.

Bagaimanapun juga, standar ideal sangat dibutuhkan sebagai panduan dalam mencapai cita-cita pembangunan akan postur TNI yang kuat, berwibawa, mumpuni dan profesional dalam menghadapi ancaman-ancaman atas kedaulatan kita sebagai bangsa yang kaya dan besar.

*

Persiapan Pengamanan Ibukota Negara : Antisipasi Ancaman Dari Luar, TNI Membuat Lima Rencana Agar Ibukota Jakarta Dapat Bertahan dari Serbuan Asing!

Pihak Indonesia tak hanya berpangku tangan dengan “manuver” negara-negara imperialis tersebut. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman dan Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin beberapa waktu lalu bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membicarakan keamanan ibukota di Balaikota, Jakarta, Rabu (21/8/2013) siang, (ahok.org)

Mereka menyampaikan rencana TNI tentang strategi pertahanan yang tepat untuk Jakarta.

Dalam pandangan TNI, sistem pertahanan nasional bukan hanya di daerah-daerah perbatasan dan daerah-daerah hutan tetapi daerah pada penduduk seperti DKI Jakarta juga harus dijaga ketat. Alasannya, Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian nasional.

TNI AD telah melakukan kerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait tata ruang wilayah pertahanan di Jakarta. Selain itu, TNI AD juga akan menempatkan alat pertahanan di kota-kota besar sesuai dengan demografis wilayahnya.

Berikut 5 rencana TNI untuk menjadikan Jakarta aman dari sisi pertahanan:

1. Penangkis serangan udara di gedung tinggi

TNI AD berencana memasang sejumlah alat utama sistem persenjataan (Alutsista) atau senjata penangkis serangan udara di atas gedung-gedung tinggi di Jakarta.

“Pada gedung tinggi bisa digunakan. Gedung yang ditentukan tempatnya bisa buat rata, sehingga bisa ditempatkan senjata penangkis udara,” ujar KSAD Jenderal Budiman di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (01/11/13).

2. Gedung tinggi zona pendaratan helikopter

TNI berharap di gedung-gedung tertentu di Jakarta dapat juga digunakan sebagai zona pendaratan helikopter logistik yang membawa alat berat seperti radar dan sebagainya.

“Sehingga gedung tinggi ini harus dibuat kokoh, bisa dilandasi helikopter radar dan penembakan penangkis serangan udara,” kata KSAD Jenderal Budiman.

Menurut dia, perang masa depan tidak seperti dulu, di hutan atau ditentukan di suatu daerah. Oleh sebab itu, Jakarta sebagai pusat pemerintahan perlu dijaga.

3. Pangkalan tank di bawah Monas

TNI berencana membangun pangkalan tank di bawah Monas. Diperkirakan luas pangkalan militer plus parkir bawah tanah dan pusat souvenir di bawah Monas sekitar 160 hektar. Namun detail bangunan seperti apa belum bisa disampaikan.

“Pembangunan dimulai 2014 nanti. Di bawah monas nanti ada underpass strategi pertahanan saat kondisi darurat, yang saling berhubungan,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan (Kemhan) Sjafrie Sjamsoeddin menemui Jokowi. Keduanya membicarakan singkronisasi antara strategi penataan ibu kota dengan strategi pertahanan negara.

Apalagi, September dan Oktober 2013 lalu, militer Indonesia bakal menerima ratusan tank berat. Tank itu bakal masuk Jakarta, lalu disebarkan di satuan operasional. Selain itu, militer juga bakal menerima roket jarak jauh untuk mengamankan ibu kota, serta sejumlah pesawat tempur dan puluhan tank amfibi.

4. Kemayoran untuk pendaratan pesawat tempur

Gubernur Jokowi akan menindaklanjuti koordinasi dengan Kementerian Pertahanan sehubungan penyediaan ruang bagi masuknya peralatan militer.

Salah satu perubahan yang akan dilakukan adalah jalan di kawasan Kemayoran bisa dimanfaatkan untuk pendaratan pesawat tempur dengan sedikit mengubah tata ruangnya.

“Di Kemayoran bisa untuk pendaratan pesawat. Karena ada fly over nya itu nanti dipindah menjadi underpass sehingga nanti untuk pendaratan bisa dipakai darurat,” kata Jokowi.

5. Marunda untuk jalur peralatan tempur TNI AL

Kawasan Marunda juga dibidik untuk membantu pertahanan melalui laut.

Menurut Jokowi, ada lahan seluas 200 hektar di kawasan Marunda yang bisa digunakan untuk peluncuran amfibi.

“Di Marunda itu luasnya lebih dari 200 hektar, sebagian wilayah pantainya itu juga nanti bisa digunakan untuk meluncurnya amfibi ke laut,” ujar Jokowi.

Sambil berfikir, ia juga menambahkan dengan dukungan, “Memang, hal-hal tersebut harusnya sudah kita rancang,” kata Jokowi. (berbagai sumber)

sumber : antaranews.com , kompas , vivanews, indocropcircles, indocropcircles.files.wordpress.com, jakartegreget, jaringannews dan berbagai sumber lain